Presiden Jokowi, Berharap Industri Petrokimia Dapat Menyelesaikan Difisit Transaksi Berjalan Yg Setiap Tahun Impor, Substitusi Kurang Lebih Rp 56 Triliun

Monitorjatim.com - Menurut Jokowi apabila telah berproduksi secara penuh, kilang ini memiliki potensi yang bisa menghemat devisa hingga 4,9 miliar dolar AS atau sekitar Rp 56 triliun.

"Ini kalau bisa nanti produksinya sudah maksimal bisa menghemat devisa 4,9 miliar dolar AS."

"Gede sekali. Kurang lebih Rp 56 triliun. Ini merupakan substitusi. Karena setiap tahun kita impor, impor, impor."

"Padahal kita bisa buat sendiri, tapi tidak kita lakukan," imbuh Kepala Negara dikutip dari laman Setneg

Dalam berbagai kesempatan seperti rapat terbatas, rapat paripurna, hingga rapat dengan kepala daerah, Jokowi berulang kali menyampaikan pentingnya substitusi produk-produk impor, salah satunya petrokimia.

Presiden berharap, setelah berproduksi maksimal, industri petrokimia ini dapat membantu menyelesaikan masalah defisit transaksi berjalan yang dialami Indonesia.

"Sehingga kita harapkan kalau ini benar-benar bisa berproduksi maksimal, yang namanya current account deficit, neraca kita akan menjadi jauh lebih baik."

"Ini salah satu kuncinya ada di sini. Artinya apa? Ini adalah menyelesaikan masalah, menyelesaikan persoalan, menyelesaikan problem dari agenda besar negara ini yang sudah puluhan tahun enggak rampung-rampung," ungkap Jokowi.

Berdasarkan data Komite Percepatan Penyediaan Infrastuktur Prioritas (KPPIP), Kilang Minyak Tuban merupakan proyek dengan Rp 199,3 triliun.

Skema pendanaan dilakukan melalui penugasan PT Pertamina dengan kerjasama Swasta, dalam hal ini investor perusahaan asal Rusia, Rosneft.

Proyek Kilang Minyak Tuban ini merupakan pembangunan kilang minyak baru dengan kapasitas produksi 300 ribu barel per hari.

Perencanaan pembangunan Kilang Minyak Tuban menggunakan konfigurasi petrokimia, terintegrasi dengan PT Trans Pacific Petrochemical Indotama.

Sejalan dengan Presiden, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok juga sepakat.

Hal ini diungkap Ahok dalam postingan Instagramnya, 21 Desember 2019 usai meninjau lokasi proyek bersama Jokowi.

'Pesan Bapak Presiden Jokowi sangat jelas, segera menuntaskan pengembangan Kawasan TPPI menjadi industri petrokimia nasional yang nanti akan menghasilkan beragam produk turunan petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM),' kata Ahok dalam caption foto unggahannya yang dikutip pada Kamis (18/2/2021).

Ahok pun sependapat dengan Jokowi mengenai pentingnya keberadaan kilang ini. Terutama, masih kata Ahok, mengenai substitusi bahan baku impor.

'Pengembangan ini dapat membantu mengurangi impor bahan baku agar negara tidak mengalami defisit kembali,' tandasnya.

Terakhir, Ahok menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait subsidi bahan bakar yang selama ini dianggarkan pemerintah.

'Selain itu, saya mengimbau untuk semua pihak agar tidak menyalahgunakan subsidi bahan bakar yang diberikan.'

'Mari bantu kami untuk menjaga uang negara demi kesejahteraan negara,' bebernya.

Penilik ke belakang, proyek kilang minyak ini pernah dikunjungi Presiden Jokowi beserta Ibu Negara Iriana, pada Sabtu, 21 Desember 2019 lalu.

Proyek ini disebut juga kilang PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI), tepatnya berlokasi di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur.

Dalam kunjungannya, Jokowi melihat besarnya potensi kilang itu bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, dan Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Jokowi juga punya pesan khusus kepada mereka, termasuk Ahok yang kala itu belum lama dilantik sebagai Komut.

Jokowi ingin semua pihak yang terlibat untuk segera menyelesaikan kilang tersebut.

"Saya sampaikan kepada Menteri BUMN, Dirut Pertamina, dan Komut Pertamina agar tidak lebih dari 3 tahun, harus rampung semuanya."

"Mintanya tadi 4 tahun, 3 tahun harus rampung semuanya. Entah itu dengan kerja sama, entah itu dengan kekuatan sendiri."

"Saya kira ada pilihan-pilihan yang bisa diputuskan segera.” kata Jokowi, sebagaimana dikutip dari laman Setneg, Kamis (18/2/2021).

Jokowi mengaku telah cukup lama menunggu penyelesaian kilang tersebut.

Kilang TPPI sendiri sudah dibangun sejak lebih dari dua dekade lalu, namun kemudian tersendat karena beberapa masalah.

Setelah TPPI diakuisisi, PT Pertamina (Persero) akan membangun TPPI menjadi pabrik Petrokimia terpadu.

Kawasan TPPI tersebut akan dikembangkan menjadi industri Petrokimia nasional yang menghasilkan beragam produk turunan Petrokimia dan produk Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Ya ini kilang TPPI Trans Pacific Petrochemical Indotama."

"Ini adalah merupakan salah satu kilang yang terbesar di negara kita, yang dapat menghasilkan produk aromatik, baik para-xylene, ortho-xylene, bensin, toluene, heavy aromatic, dan juga penghasil BBM, premium, pertamax, elpiji, solar, kerosene, ini bisa untuk semuanya," kata Jokowi.

Saham Pertamina

Proyek kilang minyak di Tuban ini merupakan proyek yang dikerjakan oleh Pertamina yang berkolaborasi dengan perusahaan asal Rusia.

Kilang Tuban merupakan proyek yang digarap oleh perusahaan gabungan bernama PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, yakni gabungan dari Pertamina dan perusahaan minyak dan gas asal Rusia, Rosneft.

Proyek ini digarap perusahaan pelat merah itu untuk menciptakan kemandirian energi dan juga akan menghasilkan bahan bakar dengan kandungan yang lebih berkualitas, berstandar Euro V.

Dilihat dari porsi kepemilikannya, Pertamina memiliki 55 persen saham Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia, sedangkan Rosneft memiliki 45 persen kepemilikan saham.

Adapun total nilai proyek sebesar 16 miliar USD atau mencapai Rp 211,9 triliun.

Pertamina pun menargetkan kilang baru tersebut sudah dapat mulai beroperasi pada 2026.

Untuk merealisasikan proyek tersebut, Pertamina akan menggunakan lahan seluas 821 hektar.

Kebutuhan lahan itu didapat dari penggunaan lahan milik warga, Perhutani dan KLHK.

Rinciannya, lahan warga 384 hektar, KLHK 328 hektar dan Perhutani 109 hektar.

Untuk kebutuhan yang menggunakan lahan milik warga ada di tiga desa, di antaranya Sumurgeneng, Wadung dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu.

Di Desa Sumurgeneng, setidaknya terdapat 225 warga yang mendapatkan uang penjualan tanah dari Pertamina.

Rata-rata para warga menerima sekitar Rp 8 miliar.

Kepala Desa Sumurgeneng, Gihanto mengungkap, sejak dimulainya pencairan lahan oleh Pertamina hingga kini sudah ada 176 warga yang membeli mobil baru.

Pembelian mobil bersama-sama itu dilakukan setelah warga mencairkan dana melalui konsinyasi dari Pengadilan Negeri Tuban. Adapula yang melalui pencairan di awal tanpa proses pengadilan.

"Mobil baru Minggu kemarin ada 17 yang datang, kalau sampai sekarang sudah ada 176. Semua baru," kata Kades di rumahnya, Rabu (17/2/2021).

Dia menjelaskan, jenis mobil yang dibeli warga berbagai macam jenis, seperti kijang Innova, Honda HR-V, Fortuner, Pajero dan Honda Jazz.

Rata-rata satu orang membeli satu mobil, namun ada juga yang satu orang beli 2-3 mobil.

Warga desanya terdapat 840 KK, sedangkan yang menjual tanahnya untuk kepentingan kilang minyak sekitar 225 KK.

Harga yang diterima warga untuk penjualan tanah per meter mulai dari Rp 600-800 ribu. Sehingga penjualan yang didapat warga rata-rata mencapai miliaran rupiah.

"Bermacam-macam untuk jenis mobilnya. Untuk penjualan tanah paling sedikit Rp 36 juta, paling banyak warga sini Rp 26 miliar, sedangkan ada warga luar mendapat Rp 28 miliar. Kalau rata-rata Rp 8

miliar," terangnya.

Kades mengaku sempat khawatir atas rejeki nomplok yang diterima warganya, dengan mendapat miliaran rupiah dari penjualan lahan.

Ia juga membeberkan, warga yang menjual tanah 90 persen digunakan untuk beli mobil, 75 persen untuk beli tanah, 50 persen bangun rumah. Sedangkan untuk yang dibuat usaha sedikit.

Meski demikian, kekhawatiran kades mulai memudar lantaran warga penjual tanah mendapat pembekalan dari Pertamina.

Pembekalan itu terkait pengelolaan uang agar tidak digunakan semua untuk kebutuhan konsumtif.

"Sudah mulai lega, karena Pertamina sudah memberikan bekal bagi warga yang telah mendapatkan uang jual tanah, ya agar tidak digunakan beli barang semua," pungkas Kades.(EditorMj)