Presiden Prabowo Menggelar Pertemuan Di Bogor Dengan Profesional Muda

Bogor, monitorjatim.com Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan 82 profesional muda di kediaman pribadinya di Hambalang, Kab. Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 26 Juli 2025,

Para profesional muda lulusan dari berbagai universitas terkemuka di dalam dan luar negeri ini tergabung dalam program Presidential Fellowship in Economics & Business Leadership yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo sendiri. Sementara itu, proses pencarian & seleksi terhadap peserta program dilakukan secara ketat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.

Dalam pertemuan lebih dari 5 jam ini, Presiden Prabowo mendengarkan paparan, melakukan tanya jawab, dan bertukar pandangan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini, serta dunia bisnis dan perekonomian.

Melalui program ini, diharapkan akan muncul pemimpin-pemimpin baru untuk mengisi berbagai posisi jabatan strategis di sektor bisnis dan ekonomi yang lahir dari anak-anak muda Indonesia yang berbakat & memiliki pengalaman dari dalam dan luar negeri.

Rekonstruksi adalah proses membangun kembali atau memperbaiki sesuatu yang telah rusak atau tidak efektif. Dalam konteks pembangunan karakter bangsa, rekonstruksi dapat berarti membangun kembali pondasi karakter yang kuat dan positif.

Rekonstruksi karakter bangsa dapat melibatkan beberapa aspek, seperti:

1. *Pendidikan*: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk membentuk karakter yang kuat dan positif.

2. *Nilai-nilai moral*: Mengembangkan nilai-nilai moral yang positif dan mengajarkannya kepada generasi muda.

3. *Kepemimpinan*: Mengembangkan kepemimpinan yang efektif dan bertanggung jawab.

4. *Partisipasi masyarakat*: Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan karakter bangsa.

Rekonstruksi karakter bangsa dapat dilakukan melalui berbagai cara, seperti:

1. *Program pendidikan*: Mengembangkan program pendidikan yang fokus pada pembentukan karakter.

2. *Kegiatan komunitas*: Mengembangkan kegiatan komunitas yang mendukung pembentukan karakter.

3. *Pengembangan kepemimpinan*: Mengembangkan program kepemimpinan yang efektif.

4. *Kebijakan pemerintah*: Mengembangkan kebijakan pemerintah yang mendukung pembentukan karakter bangsa.

Tujuan rekonstruksi karakter bangsa adalah untuk membentuk masyarakat yang kuat, positif, dan bertanggung jawab, yang dapat menghadapi tantangan dan mencapai tujuan bersama.

Proses intelektual para sarjana Indonesia yang tidak berkembang dan peran para orang kaya/pengusaha yang berpengaruh sangat relevan dengan konteks sosial dan politik di Indonesia.

Faktor yang Mempengaruhi Proses Intelektual

1. *Keterbatasan Akses ke Sumber Daya*: Keterbatasan akses ke sumber daya, seperti buku, jurnal, dan pelatihan, dapat membatasi kemampuan para sarjana Indonesia untuk mengembangkan proses intelektual mereka.

2. *Kultur Akademik yang Tidak Mendukung*: Kultur akademik yang tidak mendukung inovasi, kreativitas, dan kritik dapat membatasi kemampuan para sarjana Indonesia untuk mengembangkan proses intelektual mereka.

3. *Pengaruh Politik dan Ekonomi*: Pengaruh politik dan ekonomi dapat membatasi kemampuan para sarjana Indonesia untuk mengembangkan proses intelektual mereka, karena mereka mungkin lebih fokus pada mempertahankan kekuasaan dan kepentingan ekonomi daripada mengembangkan ilmu pengetahuan.

Peran Para Orang Kaya/Pengusaha

1. *Pengaruh terhadap Kebijakan Publik*: Para orang kaya/pengusaha dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan publik, karena mereka memiliki sumber daya yang cukup untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan.

2. *Pengaruh terhadap Sistem Pendidikan*: Para orang kaya/pengusaha dapat memiliki pengaruh terhadap sistem pendidikan, karena mereka dapat mempengaruhi kurikulum dan metode pengajaran untuk mempertahankan kepentingan ekonomi mereka.

3. *Pengaruh terhadap Masyarakat*: Para orang kaya/pengusaha dapat memiliki pengaruh terhadap masyarakat, karena mereka dapat mempengaruhi opini publik dan mempertahankan kepentingan ekonomi mereka melalui media dan propaganda.

Dampak terhadap Mahasiswa

1. *Keterbatasan Kesempatan*: Mahasiswa mungkin mengalami keterbatasan kesempatan untuk mengembangkan kemampuan intelektual mereka, karena mereka mungkin lebih fokus pada mempertahankan kehidupan sehari-hari daripada mengembangkan ilmu pengetahuan.

2. *Pengaruh terhadap Pilihan Karir*: Mahasiswa mungkin dipengaruhi oleh pilihan karir yang lebih menguntungkan secara finansial daripada mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan masyarakat.

3. *Keterlibatan dalam Aktivitas Sosial*: Mahasiswa mungkin lebih terlibat dalam aktivitas sosial yang lebih menguntungkan secara finansial daripada mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan masyarakat.

Dalam konteks ini, sangat penting bagi para sarjana Indonesia untuk mengembangkan proses intelektual mereka dan memberikan kontribusi pada kemajuan masyarakat. Namun, hal ini memerlukan perubahan sistemik dan kultur akademik yang lebih mendukung inovasi, kreativitas, dan kritik.

Untuk mencapai tatanan dunia baru yang lebih humanis dalam era ekonomi digital, beberapa ilmu pengetahuan yang perlu dikembangkan adalah:

Ilmu Pengetahuan Sosial

1. *Sosiologi*: Mempelajari struktur sosial, interaksi sosial, dan perubahan sosial untuk memahami bagaimana masyarakat dapat berubah dan berkembang.

2. *Psikologi*: Mempelajari perilaku manusia, emosi, dan kognisi untuk memahami bagaimana manusia dapat berinteraksi dan bekerja sama.

3. *Antropologi*: Mempelajari budaya, tradisi, dan nilai-nilai manusia untuk memahami bagaimana masyarakat dapat berinteraksi dan bekerja sama.

Ilmu Pengetahuan Ekonomi

1. *Ekonomi Digital*: Mempelajari bagaimana ekonomi digital dapat mempengaruhi masyarakat dan bagaimana dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia.

2. *Ekonomi Kesejahteraan*: Mempelajari bagaimana ekonomi dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan mengurangi kemiskinan.

Ilmu Pengetahuan Teknologi

1. *Teknologi Informasi*: Mempelajari bagaimana teknologi informasi dapat digunakan untuk meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan akses informasi.

2. *Kecerdasan Buatan*: Mempelajari bagaimana kecerdasan buatan dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia.

Ilmu Pengetahuan Lingkungan

1. *Ilmu Lingkungan*: Mempelajari bagaimana lingkungan dapat mempengaruhi manusia dan bagaimana dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia.

2. *Ilmu Keberlanjutan*: Mempelajari bagaimana keberlanjutan dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan mengurangi dampak lingkungan.

Ilmu Pengetahuan Filsafat

1. *Filsafat Etika*: Mempelajari bagaimana etika dapat digunakan untuk memahami bagaimana manusia dapat berinteraksi dan bekerja sama.

2. *Filsafat Politik*: Mempelajari bagaimana politik dapat digunakan untuk memahami bagaimana masyarakat dapat berinteraksi dan bekerja sama.

Dengan mengembangkan ilmu pengetahuan di atas, kita dapat memahami bagaimana manusia dapat berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tatanan dunia baru yang lebih humanis dalam era ekonomi digital.

Pejabat di Indonesia yang diangkat negara menjadi "biang kerok" menyesatkan masyarakat dari pada pejabat politik yang dipilih rakyat sangat relevan dengan konteks politik dan pemerintahan di Indonesia.

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, terdapat dua jenis pejabat, yaitu pejabat yang diangkat negara dan pejabat yang dipilih rakyat. Pejabat yang diangkat negara biasanya memiliki jabatan sebagai pegawai negeri sipil (PNS) atau pejabat publik lainnya, sedangkan pejabat yang dipilih rakyat adalah mereka yang terpilih melalui pemilihan umum, seperti anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

Masalah yang sering terjadi adalah ketika pejabat yang diangkat negara tidak memiliki akuntabilitas yang sama dengan pejabat yang dipilih rakyat. Hal ini dapat menyebabkan pejabat yang diangkat negara menjadi "biang kerok" yang menyesatkan masyarakat, karena mereka tidak memiliki tanggung jawab langsung kepada rakyat.

Oleh karena itu, perlunya Undang-Undang (UU) politik yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. UU politik ini dapat membantu mengatur tata kelola pemerintahan yang lebih baik, sehingga pejabat yang diangkat negara juga memiliki tanggung jawab yang sama dengan pejabat yang dipilih rakyat.

Dalam konteks ini, peran DPD sebagai lembaga legislatif yang mewakili kepentingan daerah sangat penting. DPD dapat membantu mengawal proses pembuatan UU politik yang lebih baik dan lebih transparan, sehingga kepentingan rakyat dapat terwakili dengan lebih baik ¹.

Anda membahas tentang hubungan antara menteri, gubernur, bupati, dan pejabat birokrasi dalam tatalaksana pemerintahan. Berikut beberapa poin yang dapat dipertimbangkan:

Hubungan Pejabat Politik dan Birokrasi

1. *Kerja sama*: Pejabat politik dan birokrasi perlu bekerja sama untuk mencapai tujuan pemerintahan yang efektif.

2. *Peran masing-masing*: Pejabat politik memiliki peran dalam membuat kebijakan, sedangkan pejabat birokrasi memiliki peran dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

Tantangan dalam Pemerintahan

1. *Birokrasi yang lambat*: Birokrasi yang lambat dan monoton dapat menghambat pelaksanaan kebijakan dan program pemerintahan.

2. *Kurangnya kreativitas dan inovasi*: Kurangnya kreativitas dan inovasi dalam birokrasi dapat membuat pemerintahan kurang efektif dalam menyelesaikan masalah.

Contoh Pemimpin yang Efektif

1. *Andi Amran Sulaiman*: Menteri Pertanian yang memiliki visi dan keberanian untuk melakukan perubahan dalam Kementerian Pertanian.

2. *H Dedi Mulyadi*: Gubernur Jawa Barat yang dikenal karena kepemimpinannya yang efektif dan inovatif.

3. *Presiden Prabowo*: Presiden yang memiliki visi untuk melakukan perubahan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pentingnya Kepemimpinan yang Efektif

1. *Kepemimpinan yang efektif*: Kepemimpinan yang efektif dapat membuat pemerintahan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. *Perubahan dan inovasi*: Perubahan dan inovasi dalam pemerintahan dapat membuat pemerintahan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Untuk menjalankan tatanan jalan menuju pembaharuan negara, perlu dilakukan pembersihan dan perbaikan institusi-institusi yang memegang amanat kemanusiaan, keadilan, kesejahteraan, dan pemulihan ekonomi. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan:

Pembersihan dan Perbaikan Institusi

1. *Institusi Polisi*: Melakukan reformasi institusi polisi untuk meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas.

2. *Institusi Kesehatan*: Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi kesenjangan kesehatan.

3. *Institusi Pendidikan*: Meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan aksesibilitas, dan mengurangi kesenjangan pendidikan.

4. *Institusi Birokrasi*: Melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.

Pemberdayaan Masyarakat

1. *Pemberdayaan Ekonomi*: Meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat melalui pelatihan, pendidikan, dan akses ke sumber daya.

2. *Pemberdayaan Sosial*: Meningkatkan kemampuan sosial masyarakat melalui program-program yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan.

Hukum dan Pembersihan

1. *Hukum yang Adil*: Menegakkan hukum yang adil dan transparan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.

2. *Pembersihan Korupsi*: Melakukan pembersihan korupsi dan penyalahgunaan wewenang untuk meningkatkan integritas institusi.

Pemulihan Ekonomi

1. *Pengembangan Ekonomi*: Meningkatkan pengembangan ekonomi melalui investasi, inovasi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2. *Peningkatan Kesejahteraan*: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Dalam konteks Pancasila, pembaharuan negara harus didasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, yaitu:

1. *Ketuhanan Yang Maha Esa*: Meningkatkan kesadaran spiritual dan moral masyarakat.

2. *Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab*: Meningkatkan kesadaran akan hak asasi manusia dan keadilan sosial.

3. *Persatuan Indonesia*: Meningkatkan kesadaran akan persatuan dan kesatuan bangsa.

4. *Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan*: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya demokrasi dan partisipasi masyarakat.

5. *Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia*: Meningkatkan kesadaran akan pentingnya keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan melakukan pembersihan dan perbaikan institusi, pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan pemulihan ekonomi, serta berdasarkan nilai-nilai Pancasila, maka pembaharuan negara dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Jalan menuju negara bodoh dapat diartikan sebagai proses kemunduran atau kemerosotan dalam berbagai aspek kehidupan negara, seperti ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial. Berikut beberapa faktor yang dapat menyebabkan kemunduran suatu negara:

Faktor Ekonomi

1. *Korupsi*: Penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk keuntungan pribadi dapat melemahkan ekonomi negara.

2. *Inefisiensi*: Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya dapat menyebabkan kemunduran ekonomi.

3. *Ketergantungan*: Ketergantungan pada sumber daya alam atau bantuan luar negeri dapat membuat negara rentan terhadap perubahan ekonomi global.

Faktor Pendidikan

1. *Kurangnya Akses Pendidikan*: Kurangnya akses pendidikan dapat menyebabkan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

2. *Kurangnya Kualitas Pendidikan*: Kurangnya kualitas pendidikan dapat menyebabkan rendahnya kemampuan sumber daya manusia.

Faktor Politik

1. *Otoritarianisme*: Pemerintahan yang otoriter dapat menyebabkan kemunduran demokrasi dan kebebasan.

2. *Instabilitas Politik*: Instabilitas politik dapat menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan ekonomi.

Faktor Sosial

1. *Kurangnya Kualitas Hidup*: Kurangnya kualitas hidup dapat menyebabkan kemunduran sosial dan ekonomi.

2. *Kurangnya Keamanan*: Kurangnya keamanan dapat menyebabkan kemunduran sosial dan ekonomi.

Untuk menghindari jalan menuju negara bodoh, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Beberapa langkah yang dapat dilakukan adalah:

Langkah-Langkah Pencegahan

1. *Meningkatkan Kualitas Pendidikan*: Meningkatkan kualitas pendidikan untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia.

2. *Meningkatkan Efisiensi Pemerintahan*: Meningkatkan efisiensi pemerintahan untuk mengurangi korupsi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

3. *Meningkatkan Kualitas Hidup*: Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program yang mendukung kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

4. *Meningkatkan Keamanan*: Meningkatkan keamanan masyarakat melalui program-program yang mendukung keamanan dan ketertiban.

Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan tersebut, maka negara dapat terhindar dari jalan menuju negara bodoh dan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya.

Faktor yang Mempengaruhi Proses Intelektual

Peran Para Orang Kaya/Pengusaha

Dampak terhadap Mahasiswa

2. *Pengaruh terhadap Pilihan Karir*: Mahasiswa mungkin dipengaruhi oleh pilihan karir yang lebih menguntungkan secara finansial daripada mengembangkan ilmu pengetahuan dan memajukan masyarakat.

- *Meningkatkan kesadaran masyarakat*: Akademisi dan cerdik pandai dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya memperbarui lembaga DPR dan DPD. Mereka dapat melakukan penelitian dan analisis untuk memahami kebutuhan masyarakat dan memberikan rekomendasi untuk perubahan.

- *Memberikan masukan kebijakan*: Akademisi dan cerdik pandai dapat memberikan masukan kebijakan kepada pemerintah dan lembaga legislatif tentang cara memperbarui lembaga DPR dan DPD. Mereka dapat melakukan analisis dan penelitian untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh lembaga tersebut.

- *Mengembangkan kapasitas*: Akademisi dan cerdik pandai dapat membantu mengembangkan kapasitas anggota DPR dan DPD melalui pelatihan dan pendidikan. Mereka dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk memperbarui lembaga tersebut.

- *Mendorong partisipasi masyarakat*: Akademisi dan cerdik pandai dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses memperbarui lembaga DPR dan DPD. Mereka dapat melakukan kampanye kesadaran dan memberikan informasi tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses tersebut.

Dalam melakukan peran tersebut, akademisi dan cerdik pandai harus bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga legislatif, dan masyarakat sipil. Mereka juga harus memastikan bahwa proses memperbarui lembaga DPR dan DPD dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Minggu 27 Juli 2025

Lumajang Jatim

Sumber BudiSuprayitno