LUMAJANG RAIH OPINI WTP KETIGA KALINYA

Portal Berita Lumajang. 04 Juni 2016. Kabupaten Lumajang tahun ini kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2015. Sebelumnya WTP diraih pada tahun 2006 dan pada tahun 2015 untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2014. Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur Novian Herodwijanto kepada Bupati Lumajang, Drs. As’at M. Ag dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Sugiantoko di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Jumat kemarin (3/6).

Dalam sambutan Kepala BPK Perwakilan Jatim, Novian Herodwijanto menjelaskan bahwa Tahun ini merupakan pemeriksaan keuangan pertama dengan menggunakan basis akrual. “Tahun 2015 merupakan tahun pertama dimana seluruh pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diwajibkan untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, tentu saja proses migrasi ini merupakan tantangan yang tidak kecil, tidak hanya pada pemerintah pusat maupun daerah tapi juga para pemeriksa itu sendiri” ungkapnya.

“Prestasi ini sebagai wujud komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan pemerintah daerah dengan didukung aparatur yang berkualitas dan sistem manajemen keuangan yang semakin baik serta penjaminan mutu (quality assurance) yang dilakukan pengawas internal,” tambah Novian Herodwijanto.

Bupati As’at juga mengatakan, dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), maka pengelolaan keuangan daerah perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab.

“Kami memberikan apresiasi kepada BPK yang sudah memberikan masukan dan pendampingan dalam pengelolaan keuangan yang baik,” ujar Bupati As’at.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Lumajang bertekad meningkatkan akuntabilitas keuangan, pelayanan publik, dan inisiatif anti korupsi melalui berbagai langkah yang dilakukan secara berkesinambungan,” tegasnya.

Di Jawa Timur ada 24 daerah yang menerima opini atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2015 dari BPK Perwakilan Jawa Timur. Diantaranya, 20 daerah menerima opini WTP dan 4 daerah menerima opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian). (tim*)

Share this post