Bupati Lumajang dan Bupati Boltim Adu Pendapat Soal Dana Pemerintah

Monitorjatim | Bupati Lumajang Thoriqul Haq dan Bupati Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Sehan Salim Landjar terlibat adu pendapat soal bantuan pemerintah.Cekcok keduanya berawal dari persoalan dana desa.

Cak Thoriq sapaan akrab Bupati Lumajang menelpon Bupati Boltim jelang acara ILC di TV One yang mempertemukan kedua kepala daerah itu.

Cak Thoriq menceritakan munculnya video yang mengkritik Bupati Boltim, akibat adanya video Bupati Boltim yang dianggap kurang pantas. Setelah sempat saling jawab lewat video, akhirnya cekcok yang viral di berbagai media terselesaikan dengan baik.

Video adu mulut kedua bupati itu viral di media sosial. Thoriq mengomentari sikap Sehan terhadap Menteri Sosial. Kritikan Thoriq diucapkan dan direkam saat ia memantau pembagian bantuan langsung tunai (BLT) di Desa Denok, yang bersumber dari dana desa.

"Program ini merupakan inovasi daerah untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Bupati Boltim ingat itu, kerja keras kita semua kerja. Soal ruwet memang ruwet. Kalau sekarang banyak masalah memang banyak masalah, diselesaikan," kata Thoriq dalam video tersebut.

Sementara itu, Sehan mengatakan sama sekali tidak menyinggung bupati manapun termasuk Thoriq selaku Bupati Lumajang. Dia mengkritik pemerintah karena ada kebijakan yang tidak sinkron antara menteri yang satu dengan yang lain.

Sehan mengkritik Surat Edaran Mendes PDTT Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Desa Tanggap COVID-19 Dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa. Sehan Salim mengkritik surat edaran yang menyatakan penggunaan Dana Desa hanya bisa lewat program padat karya, bukan yang lain-lain. Padahal, Sehan menyebut pihaknya telah merealokasi anggaran--salah satunya dari Dana Desa--untuk penanganan COVID-19 sebelum surat Mendes itu turun.

Saat acara ILC di TV One, cak Thoriq menceritakan bagaimana cara penyaluran bantuan dari pemerintah untuk menangani dampak Covid 19. Meskipun, perlakuannya tidak mungkin sama dengan Kabupaten Boltim, karena jumlah penduduk dan daerahnya juga berbeda.

Diakhir pernyatannya, cak Thoriq yang juga berdiskusi dengan Bupati Boltim meminta agar kepala daerah diberi kewenangan merubah data yang tidak tepat sasaran. Sebab, jika bantuan salah sasaran proses perubahannya juga sangat lama dan membutuhkan birokrasi yang rumit.

"Tadi saya juga ngobrol dengan eyang (Sehan Landjar), pak Mentri, beri kita kewenangan Kabupaten/Kota ini untuk melakukan revisi siapa yang menerima bantuan dari pemerintah," pungkasnya.(budi)