BTT Lumajang Disusun Berdasarkan Skala Prioritas Ketat di Tengah Tekanan Fiskal
Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menekankan bahwa dalam kondisi keterbatasan anggaran, tidak semua kebutuhan dapat dibiayai secara bersamaan. BTT harus diarahkan pada kegiatan yang mendesak, berdampak langsung pada keselamatan masyarakat, dan tidak dapat ditunda atau dibiayai melalui pos anggaran lain.
“Dalam situasi anggaran yang ketat, BTT bukan untuk penggunaan sporadis. Setiap rupiah harus ditempatkan pada prioritas utama agar memberikan manfaat nyata, terutama untuk keselamatan dan perlindungan warga,” ujar Bunda Indah.
Sementara itu, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menambahkan bahwa pengelolaan BTT yang efektif membutuhkan kedewasaan fiskal dan keberanian daerah dalam menetapkan pilihan sulit. Menurutnya, fokus pada kegiatan kritis memastikan dana ini memberikan dampak maksimal tanpa mengabaikan akuntabilitas dan kepatuhan terhadap regulasi.
“BTT harus digunakan secara strategis. Prioritas harus jelas, mulai dari tanggap darurat, pemulihan infrastruktur vital, hingga perlindungan kebutuhan dasar masyarakat. Keberanian menentukan skala prioritas adalah kunci efektivitas BTT,” ujar Agus Fatoni.
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa dalam kondisi tekanan fiskal, keberhasilan pengelolaan BTT bergantung pada kemampuan daerah menyusun prioritas yang tepat. Dengan pendekatan yang matang, BTT tidak hanya menjadi anggaran darurat, tetapi juga instrumen strategis untuk menjaga keselamatan warga dan keberlanjutan pembangunan di Kabupaten Lumajang.(Bud)
0 Response to "BTT Lumajang Disusun Berdasarkan Skala Prioritas Ketat di Tengah Tekanan Fiskal"
Posting Komentar