02.15
Add Comment
RAPBN Jokowi Rp 2.095 Triliun Belum Disahkan, Ini Hambatannya
Ilustrasi. (Repro : detik.com)
JAKARTA, Baranews.co - Pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih belum selesai. Badan Anggaran (Banggar) DPR mencatat, beberapa komisi belum melaporkan kesepakatan pagu anggaran.
Ketua Banggar DPR, Ahmadi Noor Supit menuturkan, di antaranya adalah Komisi I dengan mitranya yaitu Kementerian Pertahanan. Ahmadi menyampaikan ada beberapa perdebatan di pagu pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).
"Di komisi terjadi perkembangan bahwa ada yang persoalkan ada anggaran Menhan kok terlalu kecil, itu kan ada yang mengatakan tidak sesuai dengan Perpres, harus ada penambahan alusista 1,5% setiap tahun," ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/10/2015)
Kemudian adalah Dana Desa yang telah disepakakati Rp 47 triliun. Namun ada beberapa fraksi yang menilai jumlah tersebut masih kecil, sebab diatur dalam UU bahwa setiap desa harusnya mendapatkan Rp 1 miliar.
"Anggaran desa minimal Rp 1 miliar per desa. Tetapi di dalam klausul UU sesuai dengan kemampuan negara," imbuhnya.
Kemudian adalah anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) yang sebelumnya disepakati sekitar Rp 43 triliun. Ini menjadi persoalan karena ada beberapa fraksi yang menganggap dananya terlalu besar, sementara realisasi dari PMN pada 2015 masih rendah.
"Kemudian PMN itu banyak disorot, pemerintah ajukan, kalau nanti kemudian ada yang salah. Di situ nanti fungsi pengawasan kita, bukan kemudian ini nggak boleh itu nggak boleh," ujar Ahmadi.
Ahmadi menuturkan, dalam postur sementara APBN yang disepakati adalah Rp 2.095,7 triliun, berbeda dari yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat pengajuan pada 16 Agustus 2015. Akan tetapi, ini disebabkan adanya perubahasan asumsi makro ekonomi yang turut mengubah beberapa pagu.
"Karena kita turunkan asumsi pertumbuhan dan ICP (Indonesia Crude Price/harga minyak mentah Indonesia). Jadi ketidakpuasan satu komisi dengan yang lain karena anggaran itu gak bisa dijadikan alasan. Tiap komisi minta Rp 274 triliun, nggak mungkin dipenuhi dari mana uangnya," kata Ahmadi. (Maikel Jefriando/detik.com/zet)
0 Response to " "
Posting Komentar