Profil 5 pimpinan KPK periode 2015-2020

Jumat, 18 Desember 2015 13:15

Komisi III DPR RI telah memilih lima nama pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2020, Kamis (17/12).

Nama lima pimpinan baru tersebut yakni:

1. Agus Rahardjo.ST.MSC.MGT.

2. Basaria Panjaitan. irjen pol. SH.MH.

3. Alexander Marwata. AK.SH.CFE.

4. Saut Situmorang DRS.MM.

5. Laode Muhammad Syarif. PH.D.

Sementara itu, Agus Rahardjo terpilih sebagai Ketua KPK yang baru. Dengan komposisi ini pula, Basaria Panjaitan menjadi komisioner KPK wanita pertama.

Sebelumnya, setelah melalui proses panjang dan berliku, Komisi III DPR RI telah melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 8 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 14 Desember hingga 16 Desember 2015.

Berikut biodata kelima pimpinan KPK baru yang dihimpun elshinta.

Agus Rahardjo adalah mantan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP).

LKPP adalah salah satu dari 28 Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Republik Indonesia. LKPP dibentuk melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengembangan Barang/Jasa Pemerintah.

Agus juga pernah melakukan deklarasi anti korupsi tepatnya 6 Januari 2011. Agus Rahardjo bersama sejumlah pejabat antara lain Ketua KPK Busyro Muqoddas, kepala BPKP Mardiasmo dan Menhan Purnomo Yusgiantoro melakukan deklarasi anti korupsi yang ketika itu sedang marak.

Basaria Panjaitan merupakan satu-satunya polwan yang menjadi capim KPK. Ia mendapat dukungan penuh dari Wakil Kepala Polisi RI Komisaris Jenderal Budi Gunawan. Polwan bergelar sarjana hukum ini, saat ini mengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri di Lembang.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Direktur Reskrim Polda Provinsi Kepulauan Riau dan berpangkat AKBP.

Dalam sesi wawancara, anggota pansel Harkristuti menanyakan kasus pencurian 25 unit mobil mewah yang pernah ia tangani saat bertugas di Riau pada 2007.

Sementara itu, dalam makalahnya, Basaria menuliskan ingin memperkuat supervisi KPK. Ia menyatakan dalam 10 tahun ke depan, ia optimis Polri dan Kejaksaan Agung akan semakin kuat, sehingga KPK bisa fokus ke pencegahan.

Alexander Marwata adalah Hakim ad hoc Tipikor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sesi wawancara, Alex disentil soal dissenting opinion saat putusan vonis pegawai Ditjen Pajak Dhana Widyatmika yang dinyatakan bersalah karena menggelapkan pajak.

Alex sendiri pernah menjadi salah satu auditor di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 1989-2011 dan merupakan ahli akuntansi. Saat mengikuti tes wawancara beberapa hari lalu, Alex menginginkan penyidikan di lembaga antirasuah itu tidak terlalu lama.

Pasalnya, dirinya menilai ada beberapa kasus yang terkatung-katung hingga hitungan tahun.

Saut Situmorang adalah satu-satunya capim KPK dari kalangan Badan Intelejen Nasional. Pansel Betti Alisjahbana dan Yenti mempertanyakan tentang dugaan pencucian uang di perusahaan pribadi miliknya, PT Indonesia Cipta Investama.

Di sesi wawancara juga terungkap bahwa ia dekat dengan Menteri Politik, Hukum dan HAM Luhut Binsar Panjaitan dan mantan Menteri Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.

Saut juga ditanya soal harta dan mobil Jeep Rubicon senilai Rp 1 miliar lebih, serta nomor polisi cantik B S4 UTS. “Itu gratis. Saya tidak bayar,” katanya.

Laode Muhammad Syarif diketahui sebagai dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar dan Senior Adviser Partnership for Governance Reform in Indonesia.

Laode Muhamad Syarif merupakan Spesialis Pendidikan dan Pelatihan pada Proyek Pengendalian Korupsi Indonesia yang didanai oleh USAID.

Selain mengajar di Fakultas Hukum di Unhas Makassar, ia juga perancang kurikulum dan pelatih utama dari Kode Etik Hakim dan Pelatihan Hukum Lingkungan Hidup di Mahkamah Agung (MA) RI.

Dia juga merupakan anggota aktif dari Akademi Hukum Lingkungan IUCN dan salah satu anggota komite IUCN dalam bidang pengajaran dan pengembangan kapasitas.

Dia memiliki gelar sarjana hukum dari Unhas, LL.M dari Queensland University of Technology, Brisbane, dan Ph.D dalam hukum lingkungan hidup internasional dari Universitas of Sydney. (eb*)

Share this post