Indonesia Mengambilalih Saham Freeport 51 persen Dan Akan Produksi Baterai Lithium 2023

Monitorjatim.com Jakarta - Pemerintahan kabinet kerja telah berhasil mengambil alih saham PT Freeport Indonesia sebesar 51% melalui PT Inalum (Persero) serta dikabarkan baru baru ini Pemerintah juga menargetkan Indonesia Akan Prodiuksi Baterai Lithium Tipe 811 Pada Tahun 2023

Jokowi mengaku, selama proses pengambilalihan saham Freeport Indonesia ada yang menyampaikan risiko-risiko ketika Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas.

"Saya ditakut-takuti waktu mau ambil Freeport. Pak presiden hati-hati kalau mau ambil Freeport," kata Jokowi di Gor Mastrip, Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (10/4/2019).

Jokowi mengaku, pada saat mendapatkan informasi tersebut pun langsung mempertanyakan risiko apa yang akan didapat usai berhasil menjadi pemegang saham mayoritas.

"Hati-hati seperti apa? Hati-hati kalau bapak berani ambil Freeport, Papua akan goncang. Saya ke Papua, kok biasa-biasa saja. Nggak masalah," ujar dia.

Meski demikian, Jokowi pun tetap memutuskan kepada para jajaran menteri terkait untuk tetap menuntaskan pengambilalihan saham Freeport Indonesia.

Menurut Jokowi, informasi yang hanya menakut-nakuti dirinya hanya untuk menggagalkan Indonesia menjadi pemegang saham mayoritas di perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu.

"Akhir 2018 yah nyatanya bisa kita ambil 51 persen. Saya ketemu Obama saat proses pengambilalihan, nggak ngomong sama saya juga. Ketemu presiden sekarang Trump, nggak nyinggung-nyinggug juga, berarti hanya nakut-nakuti saya aja. Itu urusan bisnis. Tapi yang dulu-dulu ditakuti-takuti. Nggak ada yang masalahkan itu," jelas dia.

Selain itu, keberhasilan merebut Freeport sebagai bukti bahwa pemerintahan era Jokowi bukan antek asing. Menurut Jokowi, kabar tersebut juga semakin tidak benar ketika Blok Mahakam dan Blok Rokan berhasil dikuasai PT Pertamina (Persero).

"Itu dituduh antek asing. Yang mana. Akhir 2019, namanya Freeport, tambang terbesar di dunia dikelola Freeport Mcmoran, AS, kita sudah pegang mayoritas 51 persen," kata Jokowi.

Produksi Baterai Lithium Pada 2023

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, saat ini pemerintah akan fokus mendorong industri baterai lithium. Ditargetkan produksi baterai lithium tipe 811 pada 2023.

Luhut mengatakan ada smelter copper di Weda Bay, Halmahera yang akan memproduksi asam sulfat untuk lithium baterai.

"Saat ini kita akan memiliki smelter copper di Weda Bay, Halmahera, dan kita juga bisa memproduksi asam sulfat yang merupakan bagian penting dari lithium baterai. Jadi kita menargetkan pada tahun 2023 kita bisa memproduksi baterai lithium 811," ujar Luhut dalam keterangannya, Jumat (27/11/2020).

Menurut Luhut, pengembangan produk turunan nikel saat ini masih fokus pada stainless steel, namun secara bertahap pemerintah terus menyiapkan semua kebutuhan agar industri di Indonesia bisa menuju ke produksi baterai lithium.

"Indonesia saat ini fokus terhadap hilirisasi, semuanya harus dilakukan hilirisasinya. Mengapa? Karena industri hilirisasi ini menciptakan banyak kesempatan kerja, nilai tambah, transfer teknologi, pendidikan, dan banyak hal lain yang bisa kita dapatkan dari hilirisasi," tegas Luhut.

Demi mensukseskan hal tersebut, Luhut mengatakan pemerintah sedang menyiapkan skema insentif berupa Tax Holiday yang berlaku untuk smelter dengan metode HPAL dan Pyrometallurgy.

Kemudian pengurangan royalti dari 10% menjadi 2% untuk limonite nickel ore untuk produksi HPAL, dan Tax Allowance untuk pengolahan dan pemurniannya.

"Pipeline proyek HPAL di Indonesia saat ini setidaknya sudah ada 4 pabrik HPAL yang sedang disiapkan. Pertama yaitu PT Halmahera Persada Lygend di Halmahera, kemudian PT QMB, PT Huayue dan PT Vale Indonesia yang berada di Sulawesi. Ini sudah mulai berjalan sekarang, jadi kami sangat serius khususnya untuk pengembangan ini semua," ujar Luhut.

Direktur Harita Nickel Tonny Hasudungan Gultom dalam pun menilai pemerintah sangat serius untuk mendukung industri hilirisasi nikel, khususnya baterai lithium. Itu lah mengapa saat ini di Sulawesi begitu banyak industri smelter penghasil feronikel.

"Sejauh ini pemerintah sangat mensupport industri ini. Salah satunya ditunjukkan dengan memutuskan untuk melarang ekspor bijih nikel sejak 2014. Pemerintah sangat serius untuk mendukung industri hilirisasi ini," ujar Tonny.

Fasilitas pabrik yang terletak di Pulau Obi, Maluku Utara, tersebut terdiri atas unit high pressure acid leach (HPAL) dan fasilitas penunjang, antara lain unit pembuat asam sulfat, unit penyedia kapur dan lime milk, pembangkit listrik, unit penyedia air, dan pelabuhan.(EditorMJ)

Share this post